Densus Antikorupsi Polri Harus Didukung

By administrator 25 Jul 2017, 10:49:25 WIB Nasional
Densus Antikorupsi Polri Harus Didukung

Polresbungo.jambi.polri.go.id – Jakarta. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti mengatakan rencana Polri membentuk Densus Antikorupsi harus didukung oleh semua pihak. Sebab, hal itu dapat memaksimalkan fungsi penegak hukum dalam memberantas korupsi.

“Wacana pembentukan Densus Antikorupsi sangat bagus dan saya berharap dapat segera dilaksanakan serta didukung pendanaannya oleh Pemerintah dengan izin DPR,” kata Poengky Indarti pada Senin (24/7/2017).

Poengky mengatakan, aparat kepolisian selama ini memiliki sumber daya berupa para penyidik yang sangat ahli di bidangnya. Hal itu dapat dimaksimalkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus dugaan korupsi.

“Para penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kebanyakan berasal dari Polri dan terbukti mampu menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Poengky mengatakan, dengan pembentukan Densus Antikorupsi, kepolisian akan menambah fokus sesuai dengan bidangnya, layaknya Densus Antiteror dan lain sebagainya.

“Sehingga dengan pembentukan Densus yang diperkuat dengan dukungan pendanaan yang optimal, pasti akan mampu menyentuh kasus-kasus korupsi di seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas pokok Densus Anti Korupsi, Poengky menyarankan agar Direktorat Tipikor menjadi wadah yang bertanggung jawab mengatur operasional Densus.

“Seperti misalnya Tim Saber Pungli, itu kan tidak merekrut baru, melainkan badan baru yang dipimpin Irwasum atau Irwasda,” ucap Poengky.

Jika nanti ada Densus Antikorupsi maka Dirtipidkor akan ditiadakan, namun personelnya bisa dimasukkan ke dalam struktur Densus. Selain itu Polri juga akan berkolaborasi dengan Kejaksaan, sehingga kasus dapat ditangani cepat karena menggabungkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

“Agar tidak berbenturan dengan kerja KPK, maka besaran nilai kasus Rp 1 miliar untuk KPK dan di bawah Rp 1 miliar untuk Densus. Selain itu jika di daerah KPK kesulitan, bisa bekerja sama dengan Densus,” kata Poengky.

Sementara untuk kewenangan pengawasan, Kompolnas sendiri siap untuk membantu agar Densus Antikorupsi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. “Nanti kewenangan pengawasan menjadi tanggung jawab Kompolnas dan Komjak,” tutupnya.

 

Sumber : Seruindonesia.com
Publish : Satria

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment


SOSIAL MEDIA

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Berita Populer

Komentar Terakhir

Video Terbaru

View All Video